Integrity Zone

What is an Integrity Zone?

Zone of Integrity (ZI) is a predicate given to government agencies whose leaders and staff are committed to realizing WBK/WBBM through bureaucratic reform, especially in terms of preventing corruption and improving the quality of public services;

Towards a Region Free from Corruption, hereinafter abbreviated as Towards WBK, is a predicate given to a work unit/region that fulfills most of the change management, structuring management, structuring HR management systems, strengthening supervision, and strengthening performance accountability;

Towards a Clean and Serving Bureaucratic Area, hereinafter abbreviated as Towards WBBM, is a predicate given to a work unit/area that fulfills most of the change management, structuring management, structuring HR management systems, strengthening supervision, strengthening performance accountability, and strengthening the quality of public services;

Areas of Change

Areas of change are components that determine the achievement of the Integrity Zone development results towards WBK / WBBM. There are 6 (six) areas of change and their respective weights, namely:

Management of Change

Change management aims to systematically and consistently change the work mechanism, mindset, and work culture (culture set) of individuals in the work unit that is built, for the better in accordance with the goals and objectives of Integrity Zone development.

Structuring governance

Structuring governance aims to improve the efficiency and effectiveness of systems, processes, and work procedures that are clear, effective, efficient, and measurable in the Integrity Zone towards WBK / WBBM.

HR Management Structuring

Structuring the apparatus HR management system aims to improve the professionalism of apparatus HR in the Integrity Zone Towards WBK / WBBM.

Strengthening Accountability

Performance accountability is a manifestation of the obligation of a government agency to account for the success / failure of the implementation of programs and activities in achieving the mission and objectives of the organization. This area aims to increase the capacity and performance accountability of government agencies towards the Integrity Zone.

Strengthening Supervision

Strengthening supervision aims to improve the implementation of clean and KKN-free governance in each government agency.

Improving the Quality of Public Services

Improving the quality of public services is carried out to build public trust in public service providers in the context of improving the welfare of the community by making public complaints as a means of improving public services.

Menu Pengungkit

P1 - Manajemen Perubahan
P2 - Penataan Laksana
P3 - Penataan Sistem Manajemen SDM
P4 - Penguatan Akuntabilitas
P5 - Penguatan Pengawasan
P6 - Penguatan Kualitas Pelayanan

Complaint Handling Team and and Gratification Control (TP3G)

Dr. Ahsan, S.Kp, M.Kes

Head

Sri Wahyuni, SAB

Member

YUYUN NURDINA K A.Md.

Member

Integrity Zone Document

Pact of Integrity
Decree of the Integrity Zone Team
Decree of Agent of Change
Gallery of Integrity Zones

P1 Manajamen Perubahan

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
1.1Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?File
b. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?File
1.2Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?File
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?File
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?File
1.3Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?File
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasFile
c. Apakah hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti?File
1.4Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?File
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?File
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?File
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?File

P2 Penataan Tata Laksana

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
2.1Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis intansi?File
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkanFile
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasiFile
2.2E-Office
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?File
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?File
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?File
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?File
2.3Keterbukaan Informasi Publik
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanFile
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publikFile

P3 Penataan Sistem Manajemen SDM

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
3.1Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?File
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?File
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?File
3.2Pola Mutasi Internal
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?File
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?File
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?File
3.3Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?File
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?File
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatanFile
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnyaFile
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?File
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?File
3.4Penetapan Kinerja Individu
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?File
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnyaFile
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodikFile
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).File
3.5Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikanFile
3.6Sistem Informasi Kepegawaian
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.File

P4 Penguatan Akuntabilitas

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
4.1Keterlibatan Pimpinan
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?File
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?File
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?File
4.2Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?File
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?File
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?File
d. Apakah indikator kinerja telah SMART?File
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?File
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?File
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?File
h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten?File

P5 Penguatan Pengawasan

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
5.1Pengendalian Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasiFile
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanFile
5.2Penerapan SPIP
a. Telah dibangun lingkungan pengendalianFile
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanFile
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasiFile
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitFile
5.3Pengaduan Masyarakat
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanFile
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiFile
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakatFile
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutiFile
5.4Whistle-Blowing System
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?File
b. Whistle Blowing System telah diterapkanFile
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing SystemFile
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutiFile
5.5Penanganan Benturan Kepentingan
a. Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamaFile
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan / internalisasiFile
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanFile
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?File
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutiFile

P6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KodeSub PengungkitLampiran Link(Document)
6.1Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar pelayananFile
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkanFile
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayananFile
d. Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOPFile
6.2Budaya Pelayanan Prima
a. Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan PrimaFile
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai mediaFile
c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi) / reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standarFile
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu / terintegrasiFile
e. Terdapat inovasi pelayananFile
6.3Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayananFile
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbukaFile
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakatFile